Bhinneka USU Nyatakan Sikap terkait Hadirnya Pema USU dan Pema Interim USU

Bhinneka USU Nyatakan Sikap terkait Hadirnya Pema USU dan Pema Interim USU

ABDI SUARA NEWS || SUMUT ~"Kita patut apresiasi gerakan teman-teman di USU terkait hadirnya Pema USU dan Pema Interim USU. Ini menunjukkan bahwa semangat demokrasi Mahasiswa masih hidup di Kampus USU tercinta. Namun, kami menyayangkan ketika Gerakan itu berpotensi melahirkan konflik horizontal di antara mahasiswa yang menciptakan ormawa USU harus terbelah dan berkubu-kubu. Warna-warni dan keberagaman organisasi-organisasi yang ada merupakan suatu wujud kehidupan demokrasi, namun perpecahan dan sentimen adalah bahaya besar yang menambah catatan buruk Ormawa USU yang menciptakan ketakutan atau kekhawatiran mahasiswa untuk berorganisasi di dalam Kampus USU tercinta."


"Saya harap teman-teman gubernur mahasiswa bisa dengan legowo mengakui keberadaan Pema USU mengingat pema USU lahir dari proses Demokrasi mahasiswa. Hal-hal yang kita lakukan hari ini adalah warisan untuk masa depan. Jika hari ini kita hanya memilih tunduk kepada keputusan Rektorat dan kemudian menyampingkan produk demokrasi kita sendiri, maka jangan heran, jika adik-adik kedepannya melakukan kesalahan yang sama lalu jatuh ke lobang yang sama."


"Saya perlu tegaskan bahwa KAM Bhinneka USU secara kelembagaan tidak terlibat dalam kontestasi politik Kampus di Ormawa USU Tahun 2022, karena KAM Bhinneka secara Tegas Menolak yang namanya Intervensi Birokrasi Kampus terhadap Ormawa. Namun hari ini, jika dihadapkan pada dua pilihan antara pema USU dengan Pema Interim USU maka Bhinneka USU memilih untuk mengakui keberadaan Pema USU, bukan Pema Interim USU karena sudah jelas Pema USU adalah Produk mekanisme demokrasi Mahasiswa USU. Benar bahwa Pemira USU Tahun 2022 memiliki banyak catatan atau koreksi. Namun, seburuk-buruknya penyelenggaraan Pemira USU Tahun 2022 jauh lebih buruk Proses Pembentukan Pema Interim, karena secara total melanggar TLO USU dan prinsip demokrasi mahasiswa USU. Bahkan pema Interim bisa dipandang sebagai produk oligarki, karena dibentuk oleh sekelompok orang tanpa memperhatikan dan mengindahkan aspirasi banyak orang, aspirasi banyak mahasiswa. Janganlah teman-teman melakukan pembodohan dengan berlindung dibalik SK Rektor. Jangan sampai kita berlindung pada legitimasi kekuasaan yang sifatnya koordinasi. Pengakuan Rektorat adalah bukti koordinasi bukan Legitimasi."


Disamping itu, Bhinneka USU juga menyayangkan statemen Gubernur FISIP yang beresiko semakin memperburuk polemik ormawa USU.


"Kami dari KAM Bhinneka menyayangkan statement Gubernur FISIP USU yang semakin memperburuk polemik Ormawa USU. Dan semakin tampak lemahnya peran Gubernur-Gubernur Mahasiswa dalam ormawa USU. Semakin terbukti Gubernur Mahasiswa gagal dalam menjalankan ormawa USU. Sepengetahuan saya nama-nama KPUM USU Tahun 2022 adalah rekomendasi dari Pema Fakultas. Jika memang terbukti ada pelanggaran administrasi atau sebagainya di Internal KPUM semestinya Gubernur sekawasan harus melakukan rapat koordinasi dengan KPUM atau kemudian meminta KPUM untuk melakukan Rapat pleno. Bukan dengan melepaskan tanggung jawab yang kemudian membiarkan Rektorat mengambil alih. Ini bukti kegagalan Gubernur sekawasan yang ternyata setengah hati mengawal dan memperhatikan Ormawa USU. Semakin menunjukkan polemik Pemira USU semakin menunjukkan kegagalan Gubernur Sekawasan USU."


"Saya Berharap Stakeholder-stakeholder Mahasiswa USU mau berdialog secara terbuka untuk membicarakan terkait polemik Ormawa USU bukan dengan semakin memperburuk Situasi dengan memancing lahirnya konflik Horizontal, antar mahasiswa. Sudah saatnya kita duduk bersama, menyatukan sikap untuk mengkritisi para pemangku kekuasaan, mengingatkan para penguasa akan seluruh keputusan/kebijakan yang keliru yang tidak berpihak pada mahasiswa dan masyarakat."


- Joel Mahendra Tampubolon 

KAM Bhinneka USU

Post a Comment

Previous Post Next Post