 |
| Gambar: DPP akan melaksanakan AGPAII Summit pada 3-5 Agustus di Banten |
ABDISUARA.COM||SUMUT - Kepada humas DPW AGPAII Sumatera Utara, Selasa 27 Juni 2023 ketua DPW menyampaikan dan menegaskan bahwa tidak ada biaya PPG Mandiri bagi Guru PAI pada sekolah.
Ahmad Taufik Nasution menegaskan
"Sumber pembiayaan PPG PAI berasal dari APBN, LPDP dan APBD. Untuk APBN dan LPDP sama-sama bersumber dari Negara melalui mentri keuangan yang dikelola direktorat PAI bekerjasama dengan LPTK yang memenuhi syarat ditetapkan Kemenag RI. "
Ketua AGPAII menegaskan
"Tidak ada satupun yang menggunakan biaya mandiri, jika ada pihak-pihak yang mengaku bisa menggunakan biaya mandiri, itu dipastikan bukan kebijakan legal dan bukan kebijakan Kemenag RI. Perlu diketahui bahwa Kemenag menetapkan quota PPG tahun 2023 ini jumlahnya cukup banyak kalau tidak salah mencapai 4 ribuan biasanya 2.000 an, dari yang 4.000 an itu sumber dananya ada yang APBN, LPDP dan APBD, jadi clear tidak ada mandiri. Jika ada pihak-pihak yange membayar mandiri sudah dipastikan tidak bisa digunakan untuk PPG. Pertanyaannya sederhana jika bisa biaya mandiri kemana uang dikasih, siapa yang menerima, bagaimana bentuk menerimanya. Jadi jelas kami tegaskan tidak ada biaya mandiri, jika ada pihak yang sudah bayar 5.500.000 segera laporkan ke DPW agar kami tindak lanjuti dengan bukti dan data."
DPW masih mendengar laporan lisan dari DPD adanya issu pernyataan biaya mandiri dan tentu ini akibat dari surat yang dahulu pernah diterbitkan oleh pihak kanwil tanpa dasar legalistik dari Kemenag Pusat (Direktorat PAI) dan AGPAII sudah melaporkan kepada KABID PAKIS Kanwil Provsu Bapak Mukhsin, dan akhirnya surat itu sudah tidak berlaku lagi karena dikeluarkan surat baru yang mengatakan bahwa biaya mandiri hanya wacana dan diputuskan tidak ada biaya mandiri."
Ahmad Taufik Nasution meminta kepada ketua-ketua DPD,
"Saya minta ketua -ketua DPD agar mengambil peran menggunakan dana APBD untuk PPG. Program ini sudah banyak dilakukan dan berhasil seperti Padang Sidimpuan, Binjai, Langkat, Deli Serdang dan beberapa kabupaten kota lainnya. Saya minta melakukan kordinasi dan audiensi kepada bupati, ketua DPRD dan kordinasi kepada pihak pihak terkait, titik taktis anggaran ada pada Kepala Daerah, bagaimana cara yang efektif agar kepala daerah memberi bantuan PPG bisa melalui anggota DPRD bisa juga melalui Kemenag agar mendorong dan memohon kepala daerah memberikan bantuan."